Pewajaran dari Ketidakwajaran : Tukang Parkir Ilegal

PEWAJARAN dari ketidakwajaran di negeri kita ini seakan semakin semarak saja.
Banyakmasyarakat  yang belum tahu bagaimanacara meletakkan jiwa sosial mereka, embel-embel jiwa sosial seperti memenjarakan masyarakat di dalam labirin kebiasan buruk.  Jiwa sosial yang semu tersebut secara tidak langsung mengkonstruksi keadaan dan memberikan kesempatan untuk melakukan pewajaran pada suatu hal yang  tidakwajar.
Contoh kecil di negeri kita ini yakni berkaitan dengan parkir, coba kita perhatikan mengapa di sekeliling kita seringkali macet selain volume kendaran yang semakin banyak, hal ini juga disebabkan ruas jalanan yang dirasa semakin menyempit, lantas mengapa ruas jalan semakin menyempit ? apabila kita perhatikan salahsatu penyebabnya adalah menjamurnya kendaraan yang terparkir di sisi jalan seperti pepatah mengatakan “Ada gula adasemut” berarti ada kendaraan  yang terparkir maka disana ada tukang parkir.

Permasalahan tidak sampai itu saja para tukang parkir ini beberapa ada yang memiliki surat izin pengelolaan parkir, ada pula yang masa pengelolaannya sudah habis bahkan yang lebih parah ada tukang parkir yang tidak memiliki surat izin pengelolaan parkir. Lantas bagaimana dengan tukang parkir yang masa pengelolaanya sudah habis, apakah mereka bisa dikategorikan pelanggaran? Sudah barang tentu hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran administrative bahkan dapat juga dikategorikan sebagai korupsi kecil karena memanfaatkan jabatan palsu sebagai tukang parker untuk mencari keuntungan pribadi, padahal tidak terdaftar sebagai tukang parker resmi.  Di beberapa tempat kita juga sering kali menemukan tukang parker dengan gaya semeraut, tidak menggunakan seragam tukang parkir, dan tempat parkir yang sembarangan bahkan di tempat tertentu yang tidak diperbolehkan, mereka diindikasikan sebagai preman atau penguasa illegal atas suatu daerah. Apabila kita perhatikan hal tersebut merupakan motif baru tindakan premanisme, namun dengan cara lembut yakni dengan menjadi tukang parkir ilegal.

Perspektif masyarakat sendiri terhadap permasalahan tukang parkir illegal ini cenderung apriori (masa bodo), mungkin di benak mereka hal ini merupakan suatu yang wajar sehingga mereka dengan mudah memberikan uang seribu atau dua ribu kepada tukang parkir yang entah uang tersebut akan disetorkan sebagai pendapatan daerah atau untuk keuntungan pribadi semata, terlebih lagi dengan tukang parkir yang sering dilabelkan sebagai preman, daripada mereka melakukan tindakan criminal salahsatunya seperti memalak, hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat cenderung apriori dengan dalih menjaga keseimbangan keadaan terutama menghindari tindakan premanisme. Namun di satu sisi jika hal ini terus dibiarkan maka cepat atau lambat akan menghambat penghasilan daerah karena setoran parkir yang mengalir tidak semestinya. Masyarakat disini seharusnya memiliki sikap skeptis (meragukan) terhadap status tukang parker tersebut terlebih lagi apabila mereka tidakmenggunakan seragam parkir, tukang parkir yang menggunakan seragam saja belum tentu terdaftar sebagai tukang parkir resmi apalagi yang  tidak mengenakan  seragam. Apabila hal ini dijadikan sebuah kewajaran oleh masyarakat sama saja seperti mengakui keberadaan mereka yang akibatnya bukan hanya volume kendaraan yang semakin meningkat tapi tukang parkir illegal juga meningkat.

Tukang parkir illegal dapat diibaratkan sebagai orang yang menderita sakit parah dan tidak mungkin menghampiri ambulan untuk kerumahsakit, melainkan ambulan itu sendiri harus menghampirinya dan membawa penderita ke rumah sakit. Pengibaratan ini dimaksudkan cara mereduksi tukang parkir illegal. Pengibaratan tersebut juga sejalan dengan Teori Sibernetik yang dikemukakan oleh Talcott Parsons bahwa keseimbangan ini akan tercipta apabila ada arus informasi dari atas ke bawah dan ada arus ketaatan dari bawah ke atas, makadari itu dengan mengadopsi teori tersebut peran pemerintah terutama Dinas Perhubungan disini hendaknya melakukan himbauan sekaligus melakukan pemeriksaan kelapangan terhadap tukang parkir, bahkan melaksanakan pengurusan surat izin pengelolaan parker secara langsung dengan cara menghampiri pelaku atau membuka stand pengurusan surat izin pengelolaan parker dengan begitu arus informasi yang didatangkan langsung akan berdampak pada arus ketaatan terhadap usahapemerintahtersebut. Apabila dibandingkan dengan usaha himbauan saja tanpa terjun langsung ke lapangan, arus informasi tersebut lebih cenderung akan mendapatkan penolakan. Memang jika kita perhatikan penangan tersebut terksesan pemerintah harus lebih gencar melakukan usaha penertiban tukang parkir illegal tersebut secara langsung, namun untuk kebaikan bersama mengapa tidak?